SWASTANISASI AIR BERSIH PERDALAM DEPRIVASI DAN KEMISKINAN

Johannesburg, Kompas
Masalah sumber daya air bersih yang dibicarakan dalam sidang
pleno di Sandton Convention Center sampai Rabu (28/8) siang waktu setempat ditengarai oleh para aktivis akan menjadi target korporasi- korporasi internasional dengan dukungan Bank Dunia. Padahal, masalah kesehatan dan kemiskinan akan teratasi kalau semua orang memiliki akses yang mudah pada air bersih. "Apa yang bisa Anda katakan tentang Konferensi Dunia mengenai
Pembangunan Berkelanjutan," kata Tom Goldtooth dari Indige-neous
Environmental Network. "Yang katanya bertujuan menghapuskan
kemiskinan, tetapi yang terjadi malah ancaman privatisasi sumber daya yang amat sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia."
Padahal, Bab 18.8 dari Agenda-21 yang dihasilkan pada waktu
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992
berisi penghargaan kepada hak atas air bersih, manusia, dan ekosistem dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam pertemuan mengenai Air untuk Program Kota-kota di Afrika dua hari lalu dinyatakan, kesepakatan yang lemah mengenai air dan sanitasi dalam KTT Bumi 10 tahun lalu dikhawatirkan membuat posisi ini di dalam WSSD berada dalam situasi yang sangat rentan. Padahal, di berbagai negara di Afrika, masalah air dan sanitasi sama dengan deprivasi dan kemiskinan.
Masalah ini akan berpilin dan berkait dengan pertumbuhan jumlah
penduduk di dunia. "Kami berharap agar dokumen WSSD tentang masalah ini dibangun dari Bab 18 Agenda-21, tetapi nyatanya tidak," ujar Liane Greeff dari NGO Air dan Keadilan Afrika Selatan, seperti dilaporkan wartawan Kompas Maria Hartiningsih. Saat ini, sekitar satu milyar penduduk dunia tidak memiliki akses pada air bersih, dua kali dari jumlah itu tidak memiliki sanitasi yang memadai, dan setiap tahun tiga juta penduduk meninggal oleh
berbagai penyakit yang disebabkan oleh air. Di kota-kota besar,
pasokan air bersih berkurang sekitar 40 persen oleh berbagai sebab. Partisipasi sektor swasta di bidang ini meningkat menjadi 25 milyar dollar antara tahun 1990-1997 dari 297 juta dollar AS pada periode tahun 1984-1990. Pada tahun 1990-an, sekitar 140 perusahaan swasta di bidang pengadaan dan pengelolaan air bersih beroperasi di tingkat kelompok berpenghasilan menengah dan rendah di berbagai negara. Menurut Direktur Bidang Energi dan Air Bank Dunia Jamal Saghir, Bank Dunia mengadopsi empat hal bagi isu air dan sanitasi, yakni kota yang nyaman untuk kehidupan, iklim investasi, keseimbangan fiskal, transformasi desa, dan menjaga lingkungan. "Kalau kita bicara efisiensi dan pelayanan berkelanjutan bagi semua orang, harus diakui bahwa pelayanan air bersih dan sanitasi lebih dari sekadar memasang pipa," ujarnya.
Menurut dia, dibutuhkan investasi sebesar lima milyar dollar AS
per tahun kalau ingin mencapai 77 persen dari sasaran Deklarasi
Millennium, dengan akses rata-rata pada air bersih sebesar 55 persen. Ini yang menyebabkan berbagai komponen civil society (minus bisnis) berupaya keras untuk mempengaruhi pemerintah-pemerintah mereka untuk mengakui bahwa air adalah hak yang harus dimasukkan ke dalam deklarasi politik. Ketua Komite Utama WSSD Emil Salim mengatakan, dalam masalah privatisasi, sebenarnya pemerintah harus mengambil peran sebagai pengatur harga dan memberikan perlindungan khusus serta jaminan kepastian kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan paling rendah agar mereka mendapatkan akses pada air bersih. Namun, Hira Jhamtani, aktivis yang menjadi anggota delegasi resmi RI, mengingatkan, sifat kerja sama seperti itu membuat pemerintah
acapkali tak berdaya, apalagi kalau tujuannya adalah memenuhi
kepentingan jangka pendek. "Privatisasi baik kalau demokrasi sudah jalan dengan baik di suatu negara, ada transparansi baik dan ada mekanisme untuk mengontrol kerja swasta dan pemerintah, konsumen memiliki kekuatan untuk melakukan klaim, serta tingkat pendidikan sudah berhasil membangunkan kesadaran kritis masyarakat," sambungnya. Merampas pendapatan
Direktur Eksekutif UN-Habitat Anna Tibaijuka dalam konferensi
pers di Media Center menyatakan, tidak adanya sumber daya yang cukup dan keadilan dalam distribusi air bersih akan membuat semakin sulitnya mengatasi masalah kemiskinan. Padahal, sasaran dari Deklarasi Millennium adalah penghapusan angka kemiskinan sampai sepertiganya pada tahun 2015. "Notion bahwa air secara hakiki merupakan hak semua orang, saat ini menjadi mitos karena perempuan miskin di permukiman-permukiman kumuh di kota-kota besar di dunia sangat membutuhkan air dan mereka harus membayar sangat mahal dari pendapatan hidup sehari-hari yang
sangat rendah, untuk memperoleh air bersih," ujar Tibaijuka.
Para aktivis yang berbicara dalam Forum Internasional untuk
Globalisasi akhir pekan lalu juga menolak segala bentuk privatisasi
air dan mengecap kebijakan semacam itu sebagai antimasyarakat miskin. Koordinator NGO Air dan Kehidupan dari Bolivia, Oscar Olivera, yang berbicara dalam forum itu mengatakan, harga air bersih di Bolivia naik sampai 300 persen ketika perusahaan multinasional dari Kalifornia, AS, mengambil alih pengelolaan air bersih. "Keluarga- keluarga di Bolivia saat ini harus menyisihkan seperempat penghasilannya untuk membeli air bersih," ujarnya.
Konsep swastanisasi air bersih menjadi isu besar, khususnya di
negara-negara di Afrika. Peneliti dari International Labour Resource and Information Group, Hameda Deedat, mengatakan, pemerintah- pemerintah Afrika melalui Prakarsa Kerja Sama Ekonomi Baru untuk Pembangunan Afrika (Nepad) telah mengingkari hak-hak rakyat pada pelayanan kebutuhan dasar manusia, termasuk air bersih. Sejak Nepad mengadopsi prinsip-prinsip swastanisasi, korporasi- korporasi internasional telah mencecar pengadaan dan pengelolaan air bersih sebagai bentuk kerja sama dengan Nepad. Masalahnya kemudian, menurut Deedat, adalah akses orang miskin pada air bersih. Karena bisnis secara alamiah bertujuan mendapatkan keuntungan, menurut Olivera, korporasi internasional di bidang pengadaan dan
pengelolaan air bersih di Bolivia berhasil menjaring pendapatan lebih dari 14 milyar dollar AS, atau dua kali dari GDP Bolivia. *

 

back to top