"QUO VADIS" PLANET BUMI
Oleh Ivan A. Hadar

KONFERENSI internasional amat penting tahun 1992, suatu
konferensi tentang "ekologi dan pembangunan" yang disponsori
oleh PBB (UNCED/United Nations Conferece on Environment and
Development), direncanakan berlangsung pada 3 Juni tahun ini di Rio De Janeiro, Brazil. Konferensi ini diramalkan bakal diwarnai
oleh kemelut kepentingan Utara-Selatan. Setelah empat kali
pertemuan persiapan, tampaknya jurang yang memisahkan berbagai kepentingan masih menganga. Bahkan yang pesimis melansir, bahwa jurang itu semakin dalam. Kedua pihak mengambil sikap konfrontatif, sehingga mengingatkan kita pada ungkapan sinis Churchill tahun '20- an dulu: "Keberhasilan terbesar konferensi perlucutan senjata adalah, bila ia berakhir, tanpa melahirkan perang baru." Padahal dua dekade setelah Konferensi Stockholm yang melahirkan kesepakatan perlindungan lingkungan hidup sebagai kewajiban politis setiap negara, konferensi Rio nanti diharapkan mampu menjadikan pelestarian alam sebagai pedoman internasional. Intaian berbagai bahaya akibat kerusakan lingkungan bagi planet bumi memang telah
memaksa umat manusia untuk tidak saja berpikir global, tetapi juga bertindak global. Itulah yang diharapkan, terutama, oleh negara-negara kaya di belahan Utara dunia dari konferensi Rio, meskipun hal ini tidak selalu sejalan dengan apa yang menjadi permasalahan utama negara- negara Selatan yang miskin. Ada kecemasan, bahwa konferensi di Rio itu nanti adalah "rantai" terbaru negara-negara kaya untuk memasung pihak Selatan. Bisa dimengerti bila Selatan lebih tertarik mengubah motto konferensi menjadi "ekologi atau pembangunan" ketimbang "ekologi dan pembangunan". Rio de Janeiro tampaknya bakal menjadi ajang konfrontasi kepentingan Utara dan Selatan, meskipun tak ada pihak yang bersedia menjadi "kambing hitam" kegagalan konferensi. Sehingga, Rio diramal akan membuahkan berbagai komunike kompromistik, yang bisa ditafsirkan sesuai dengan kepentingan serta sama sekali tak mengikat.
***
PERKEMBANGAN ini mulai tampak dua tahun lalu. Sejak itu, bila
Utara berbicara tentang lingkungan hidup, maka pokok
pembicaraannya bertumpu pada perlindungan iklim. Tetapi, ini berarti pembatasan bagi Selatan, misalnya pembatasan penebangan hutan hujan tropis yang menjadi salah satu sumber devisa. Sementara itu Selatan menginginkan pembicaraan difokuskan pada teman pembangunan. Padahal bagi Utara, istilah ini telah merosot popularitasnya, berbarengan dengan kegagalan tiga dasawarsa pembangunan. Negara-negara berkembang (Selatan) secara terbuka menuntut, agar Utara yang kaya menanggung biaya pelestarian lingkungan di Selatan, tanpa syarat. Tetapi, cash for green seperti yang dituntut Selatan ini,
ditolak oleh Utara dengan mengajukan bukti kegagalan bantuan keuangan selama ini. Sebaliknya, sikap Utara ini tidak bisa dimengerti Selatan, mengingat pertama, 80 persen pencemaran atmosfer adalah karena ulah pihak Utara. Dan kedua, Selatan tidak bakal menyetujui kesepakatan perlindungan ekologi, bila hal tersebut membuatnya semakin melarat dan terbelakang. Karena, demi menunjang proses industrialisasi, Selatan mau tak mau harus meningkatkan pemakaian bahan bakar (unrenewable energy), yang berarti peningkatan produksi gas CO2. Artinya, bila target konsentrasi gas ini di atmosfer hingga tahun 2000 tidak bertambah, Utara-lah yang harus menurunkan kadar produksinya, dengan mengurangi penggunaan energi. Toh konsentrasi praktisnya, yang bermuara pada pengurangan konsentrasi gas CO2 di atmosfer secara bertahap sebesar dua pertiga kadar saat ini, bakal tidak disetujui oleh AS sebagai negara pemakai
energi terbesar, yang dalam hal ini berkoalisi dengan Arab Saudi,
negara Selatan yang berkepentingan menjual minyak dalam kapasitas besar. Mengamati polarisasi kepentingan itu, bahkan mereka yang optimis sekalipun agak ragu, bahwa konferensi Rio akan menghasilkan kesepakatan yang berfundamen kuat. Meskipun, secara ekologis, permasalahan telah semakin mendesak. Tetapi, secara politis konferensi Rio rupayanya belum cukup matang untuk membuahkan kesepakatan mengenai pelestarian lingkungan global yang mengikat semua pihak.
***
PADA prinsipnya, pertentangan Utara-Selatan tersebut berkisar
pada persoalan distribusi kue pembangunan global. Setiap peningkatan pembangunan di Selatan berarti peningkatan penggunaan energi, sementara di Utara, kesediaan untuk mengurangi laju pertumbuhan pembangunan belum terlihat. Distribusi memang erat kaitannya dengan egoisme pihak Utara. Tapi, bukan hanya itu, karena cukup banyak kebijakan pelestarian lingkungan hidup negara-negara berkembang
yang bersifat tambal sulam. Teori seringkali jauh berbeda dari
praktis. Sangat sedikit alasan untuk optimis, bahwa hutan hujan
tropis di Brasil misalnya, bakal lestari. Karena, UU Landreform
negeri samba ini lebih bersifat pajangan ketimbang diupayakan
pelaksanaannya (Die Zeit, 2-3 Januari 1992, hal. 7). Ekologi memang erat kaitannya dengan ekonomi. Meskipun lugas
benar, pernyataan ini secara politis masih merupakan masalah.
Pertanyaannya kini, apakah polarisasi kepentingan Utara-Selatan itu mampu membuahkan kesepakatan minimal bagi saling pengertian tentang distribusi hak penggunaan ekologi dan keuntungan ekonomi? Di belakang layar, negosiasi tentang hal tersebut sedang giat dilakukan. Secara garis besar ada dua kemungkinan kesepakatan. Di satu pihak, Utara mengakui tanggung jawabnya bagi -- dampak global -- pembangunan di Selatan. Karena itu, secara sukarela Utara meredusir
penggunaan energi dan bahan baku serta "membantu" pembiayaan pembangunan di Selatan, dengan mensyaratkan pelestarian alam sebagai tujuan pembangunan yang sama pentingnya denganperbaikan sosial- ekonomi. Di pihak lain, Selatan mengakui, bahwa di samping haknya untuk melakukan pembangunan, ada pula tanggung jawab globalnya berupa
upaya reformasi model pembangunan, sehingga ramah lingkungan.
Dengan begitu, semua pihak akan puas. Utara dengan halus akan
mengatakan, bahwa dengan kesepakatan tersebut, Selatan tidak lagi menuntut "tatanan ekonomi global" baru. Dan Selatan, dengan suara yang juga tidak nyaring, akan mengingatkan Utara, bahwa "kejanggalan" ekonomi global, seperti yang dituntut Selatan dalam Putaran Uruguay/GATT, agar dihilangkan. Bagi Utara, kesepakatan itu dinilai berhasil mengikat "Dunia Ketiga" dalam sistem perdagangan dan moneter ekonomi dunia yang ada. Dan Selatan yang miskin akan puas, bahwa tuntutan dan kebutuhannya terpenuhi. Tetapi, apakah kesepakatan demikian berdampak positif bagi ekologi dan ekonomi, dan apakah tuntutan reformasi model pembangunan yang terkandung dalam kesepakatan itu akan dilaksanakan, hanya sejarahlah yang akan mencatatnya kelak. Orang boleh ragu, karena kesepakatan itu bersifat sukarela. Cina dan India misalnya, dengan lantang mengatakan tidak akan mau "diikat" kewajiban sekecil apa pun.
dan di Utara, jepang sibuk kampanye, bahwa jalan industrialisasi yang ditempuhnya -- yang memang harus diakui relatif ramah terhadap lingkungan dalam negeri Jepang -- adalah sebagai model terbaik, tanpa menghitung biaya ekologi bagi lingkungan hidup global, akibat besarnya penggunaan energi dan bahan baku.
***

KONFERENSI raksasa di Rio de Janeiro itu akan berlangsung
selama 5 minggu, dan sejak awal Maret lalu persiapan terakhir
menyongsong konferensi Rio dilakukan di New York. Cukup waktu
untuk mempersiapkan rumusan komunike yang menyenangkan semua pihak. Tetapi, rasanya terlalu singkat untuk merumuskan
blueprint berupa reformasi model pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai bukti tentang itikad umat manusia untuk membanting stir dari model pembangunan yang memperbudak alam. Yang optimis mengharapkan sebuah earth charta hasil Konferensi Rio berupa rumusan hak dan kewajiban manusia untuk melestarikan "masa depan bersama". Apalagi bila dalam konferensi ini, negara- negara industri kaya menyetujui ide untuk melakukan restrukturisasi sistem ekonominya, ungkap Michael Oppenheimer, pakar ekologi dari Environmental Defense Funds. Dan ia optimis, karena "ada tanda- tanda, bahwa pejabat tinggi negara industri -- dan yang menggembirakan juga Bush Administration pasca John Sanunu -- mulai berpikir ekologis."
Indonesia yang menyandang predikat sebagai negara Selatan dan
produsen minyak serta kaya dengan hutan hujan tropis, dapat berperan penting dalam konferensi ini.

* Ivan A. Hadar, pengamat masalah internasional, tinggal di Berlin

 

back to top