artikel sosial

Perlu Paradigma Baru Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Kompas
Sebelum Departemen Sosial dilikuidasi pada tahun 1999, sebenarnya telah dilakukan pengkajian yang menghasilkan kesimpulan bahwa mutlak perlu dilakukan pergeseran paradigma atau pola pikir pembangunan kesejahteraan sosial. Pergeseran paradigma itu antara lain dari pendekatan sentralistis yang kurang mempertimbangkan keunikan daerah dengan nilai sosial budayanya yang beragam, menjadi pendekatan desentralistis yang mengedepankan potensi dan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan komunitas setempat. Pendapat ini dikemukakan Deputi IV Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Achmad Sudijar dalam pertemuan Curah Pendapat Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Rabu (21/6). Acara yang diadakan BKSN itu diikuti para wartawan, pakar, praktisi dan wakil instansi-instansi yang kegiatannya berkaitan. Achmad menyebut sepuluh pergeseran paradigma pengembangan kesejahteraan sosial lainnya. Di antaranya adalah dari pendekatan yang berorientasikan masalah menjadi pendekatan yang berorientasikan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan sosial. Dari pendekatan yang berlandaskan mobilisasi yang sifatnya instruktif-otoritatif, menjadi pendekatan yang berlandaskan partisipasi yang mengedepankan tanggung jawab sosial masyarakat. Dan dari pendekatan yang berorientasikan modal ekonomi berupa kucuran dana dari pemerintah, menjadi pendekatan yang berorientasikan modal sosial yang mengedepankan mekanisme jaminan sosial masyarakat.
Senada dengan paradigma kesejahteraan sosial yang mengutamakan modal sosial itu Prof Dr Paulus Tangdilintin, guru besar kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia menyatakan, pembangunan ekonomi selama ini justru mematikan potensi masyarakat. "Mereka yang tadinya miskin tetapi bisa hidup setelah dibantu dengan pinjaman malah menjadi lebih miskin karena menjadi punya utang. Sebagian masyarakat kita masih berada pada taraf hidup subsisten, sehingga belum berada pada tingkat terima duit kredit," katanya.
Ia mengingatkan, para pejabat di BKSN harus dapat meyakinkan para pengambil keputusan bahwa pembangunan ekonomi akan menjadi bencana, jika melupakan pembangunan sosial. Pembangunan yang memberdayakan rakyat, yang menjadi cita-cita pemerintahan sekarang, hanya akan terwujud jika pembangunan sosial ditempatkan setara dengan pembangunan ekonomi. "Saya kira, arah reformasi pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin digugah oleh Presiden Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid-Red) adalah mengimbangi pelayanan yang bersifat karitatif dan rehabilitatif dengan pelayanan yang bersifat developmental, agar tidak menciptakan ketergantungan dan melestarikan wujud negara kekuasaan. Kelihatannya sinyal yang dilepas Gus Dur ini belum ditangkap dengan baik oleh radar BKSN," ujar Tangdilintin. (ij)